Deputy Director Enviromental Government Units dari The Asia Foundation Berikan Kuliah Tamu di FISIP

04 Oktober 2017

 

Surabaya - Humas | Demokrasi merupakan pemerintahan yang terbentuk dari kekuasaan rakyat dengan berbagai lapisan rakyat turut serta mengambil bagian dalam pemerintahan. Lebih dari itu demokrasi merupakan wujud pemerintahan dengan keputusan-keputusan utama dan arah kebijakan/policy dibalik semua keputusan tadi ada pada persetujuan bebas dari mayoritas pemilih dan pejabat-pejabat yang memerintah negara tersebut. "Saya ingin mewujudkan kesadaran terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang baik, khususnya pada civitas FISIP sebagai bagian dari Universitas Airlangga agar dapat berkontribusi aktif untuk tata kelola SDA di Indonesia,” ungkap Rahpriyanto Alam— Deputy Director Enviromental Government Units dari The Asia Foundation—dalam kuliah tamu pada Rabu (4/10/2017). Dibuka dengan sambutan singkat dari Wakil Dekan FISIP, turut hadir pula dalam kuliah tamu ini rekan rekan IKA FISIP, pengurus Badan Ekskutif Mahasiswa FISIP serta mahasiswa dari berbagai program studi.

Memenuhi undangan Departemen Ilmu Antropologi sebagai dosen tamu dalam kuliah yang berlangsung di ruang Adi Sukadana, Rahpriyanto memaparkan seluk beluk tata kelola SDA di Indonesia hingga bagaimana SDA di Indonesia mulai dari eksplorasi hingga pendistribusiannya ke masyarakat, termasuk bagaimana ia bisa bergabung dengan organisasi non-pemerintah The Asia Foundation. Ia menjabarkan persoalan-persoalan tata kelola SDA di Indonesia terutama di daerah Indonesia Timur yang berpeluang besar dan sangat membutuhkan kontribusi aktif dari kalangan seperti civitas akademika FISIP. Ia mencontohkan mahasiswa sendiri bisa mengadakan kajian-kajian kontemporer untuk ikut menyelesaikan isu mengenai SDA dengan segala kepelikannya.

Rahpriyanto Alam yang juga alumni Antropologi '91 dalam kesempatan ini, juga memperkenalkan bahwa The Asia Foundation merupakan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada penguatan demokrasi di Asia, mulai dari tata kelola Sumber Daya Alam, kemudian penguatan masyarakat sipil, hingga pembahasan mengenai isu gender. Organisasi ini berkantor di San Fransisco, Amerika Serikat. (ZK/OB)